1. Perbaikan layanan aplikasi pendukung pengawasan intern.
2. Layanan E-Konsultasi Pengawasan untuk sementara dalam perbaikan. Bagi pengguna terdaftar masih dapat mengajukan konsultasi.

• Majalah Sinergi Edisi I Tahun 2025
• Implementation of ERP in AKIP Evaluation System
• Paradigma Analisis Kebijakan Publik Dalam Audit Kinerja
• Akuntabilitas Pengelolaan Kas Pada Bendahara Pengeluaran
• Sistem Integritas Nasional
• Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern
• Internal Audit Pada Sektor Publik
• Pengawasan Internal Pemerintah di Indonesia
• Probity Audit, Mengawal Pengadaan Barang/Jasa
• Whistleblowing System KKP
• Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

• Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Colaboration Office KKP
• Portal Data Pengawasan (Pudsatin)
• Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
• Perpustakaan KKP (Archivelago Indonesia Marine Library)
• MyASN Badan Kepagawaian Negara
• Badan Pemeriksa Keuangan
• Komisi Pemberantasan Korupsi
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Kementerian PANRB
• Portal AAIPI
• Itjen Kementerian Keuangan

Digital Integrity Platform Inspektorat Jenderal KKP merupakan penerapan Business Intelligence (BI) dalam proses pengawasan intern yang mengacu pada teknologi dan strategi yang digunakan untuk menganalisis data guna memberikan nilai tambah bagi organisasi KKP. Implementasi BI menjadi pendekatan metode yang paling tepat untuk menggambarkan Audit 5.0 dalam kerangka Enterprise Architecture (EA) Teknologi Informasi. BI bekerja melibatkan Big Data Analytics guna menghasilkan keputusan hasil pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

1. AMS (Audit Management System): Layanan sistem manajemen internal Inspektorat Jenderal mulai dari tahap perencanaan, penugasan, pelaksanaan, kendali mutu, kertas kerja dan pelaporan hasil pengawasan.
2. SIDAK (Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan): Layanan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
3. SSA (Support and Services Applications System): Layanan aplikasi pendukung pengawasan dalam berbagai tools seperti E-AKIP, Whistleblower System, Konsultasi, Pembangunan Zona Integritas, Manajemen Risiko, Pemodelan Data Analitik, Machine Learning, dll.
4. Big Data Analytics Pengawasan: Kumpulan data pendukung pengawasan dalam jumlah besar (data werehouse) untuk analisa data bisnis mendukung kegiatan pengawasan.
5. Learning Center: Pengembangan model/tools/template analitik pengawasan berbasis keilmuan, analisis data melalui Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK), machine learning berbasis artificial intelligence, dll.
6. API Management (Applications Programming Interface): Layanan integrasi pertukaran data antar sistem dan sub sistem maupun antar instansi pemerintah mendukung pengawasan intern.
7. DSS (Decision Support System): Overview pengawasan yang divisualisasikan pada dashboard untuk dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan strategis pengawasan.